JAKARTA - Pemerintah sangat mendukung sektor properti untuk tumbuh dan berkembang mengingat pengaruhnya yang besar terhadap perekonomian nasional. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan properti merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 3,51 persen yang terjadi pada triwulan III tahun 2021.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil, mengatakan karena berdampak besar terhadap perekonomian, pemerintah sangat mendukung sektor properti. Termasuk Kementerian Agraria dan ATR/BPN yang akan terus berinovasi agar urusan pertanahan menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum. “Dengan begitu, bisa membantu para pelaku bisnis di sektor properti sehingga ke depan sektor properti bisa lebih berkembang lagi,” kata Sofyan. Dukungan pemerintah terhadap sektor properti mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPP REI, Hari Gani.

Baca juga: Peran Penting Cyber Security di Era Industri 4.0

REI akan terus mengawal agar UU Cipta Kerja yang bisa mendorong sektor properti bisa segera diterapkan. “Selain itu, REI juga berharap UU Perkotaan segera dibuat agar pengembang yang mengembangkan township housing memiliki payung hukum,” ujarnya. Untuk mendorong pertumbuhan perumahan, pemerintah memberikan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mengacu pada target 2022, Kementerian PUPR menargetkan pembiayaan perumahan rakyat melalui skema FLPP sebesar Rp 23 triliun atau 200 ribu unit. Langkah strategis dari sisi suplai, Kementerian PUPR memberikan tugas khusus kepada Perum Perumnas untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni. Kemudian pemerintah juga mendorong pengembangan perumahan vertikal dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan perkotaan, meningkatkan ketersediaan land bank, dan memberikan kredit pembangunan perumahan oleh PT Sarana Multi Finansial (SMF).

Pemerintah menargetkan peningkatan keluarga dengan rumah layak huni sebesar 70%, dari hanya 56% atau setara 11 juta keluarga melalui Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015.